Demo Buruh 30 September 2025 Ditunda, Ini Penjelasannya

Draft RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia yang dibuat oleh tim KSP-PB terdiri dari tiga bagian, yaitu:

(1) Bagian pertama berisikan prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan, baik secara formil maupun materiil.

(2) Bagian kedua berisikan pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi buruh indonesia yang dibuat oleh tim SP-PB yang berisikan untuk memberikan perlindungan kepada semua kalangan buruh Indonesia di berbagai sektor lapangan kerja, yaitu buruh manufaktur, buruh digital platform, buruh tenaga medis, buruh awak kapal, buruh tenaga pendidikan dan kampus, buruh BUMN, buruh tenaga honorer, buruh awak media dan jurnalis, buruh PRT, buruh migran, buruh gigs workers, dan sebagainya.

(3) Bagian ketiga, berisi draft sandingan norma hukum/pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dibuat oleh Tim KSP PB.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DKI Jakarta dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta menggelar audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota, Rabu (24/9/2025).

Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta Wiliam Yani Wea menjelaskan, ada tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut.

Pertama, terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan di Jakarta. "Mengenai pengawas ketenagakerjaan, kami harapkan selain dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ada dari ad hoc. Kami harap ada pengawas di luar ASN," kata Wiliam.

Kedua, mengenai fenomena ekonomi berbasis platform digital. Menurutnya, Pemprov perlu memberi perhatian lebih terhadap aplikasi populer seperti YouTube dan TikTok. Bahkan, KSPSI mendorong Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aplikasi serupa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Generasi sekarang banyak tergantung pada TikTok dan YouTube. Jika kedua aplikasi itu ditutup, ribuan anak muda akan kehilangan sumber pekerjaan sebagai influencer maupun pelaku marketplace," jelasnya.

Selain itu, Wiliam juga mengusulkan agar Gubernur Pram menambah staf khusus di bidang ketenagakerjaan guna membantu buruh di Jakarta.

Senada, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, mengungkapkan pertemuan dengan Gubernur Pram berlangsung ramah dan interaktif. Dalam kesempatan itu, pihaknya menyuarakan agenda perjuangan KSPI dan KSPSI, yakni penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah (Hostum).

"Tadi kami sampaikan terkait formula UMP DKI Jakarta 2026 dan ditindaklanjuti Pak Gubernur," ungkap Winarso.

Terkait penetapan upah, ia menyebut Gubernur Pram memiliki semangat untuk memastikan keputusan UMP 2025 sesuai jadwal, sehingga tidak lagi menimbulkan kegaduhan.

"Terkait inflasi 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen, akhirnya mengerucut pada kenaikan UMP di kisaran 8,5 sampai 10 persen," jelasnya.